Restartid.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menginstruksikan penundaan larangan terhadap aplikasi TikTok selama 75 hari ke depan. Perintah ini dikeluarkan pada hari pertama masa jabatannya dan bertujuan memberikan waktu bagi pemerintah untuk meninjau ulang pendekatan terhadap keberadaan TikTok di negara tersebut.
Langkah ini termasuk penangguhan sanksi kepada ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, serta kepada Apple dan Google yang menjadi distributor utama aplikasi tersebut melalui App Store dan Play Store.
Penangguhan untuk Pendekatan Bijak
Menurut Trump, masa penundaan ini ditujukan untuk memungkinkan pemerintah menyusun langkah yang lebih bijak dan strategis terhadap aplikasi berbasis video pendek tersebut. Ia juga menyatakan bahwa Departemen Kehakiman AS tidak akan mengambil tindakan apapun yang dapat memisahkan TikTok dari ByteDance selama masa 75 hari ini.
Selain itu, Trump mengajak Apple dan Google untuk tetap membuka kerjasama dengan TikTok dalam hal distribusi, meskipun hingga kini TikTok masih tidak tersedia di kedua toko aplikasi tersebut.
“Penundaan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendekati isu TikTok dengan lebih rasional, sembari memitigasi dampak negatif pada para pengguna,” ujar Trump, seperti dikutip dari laporan media setempat.
Risiko Langkah Trump
Meski terlihat moderat, keputusan ini dianggap oleh sejumlah pakar hukum memiliki risiko hukum. Larangan TikTok di AS sebenarnya didasarkan pada undang-undang yang disahkan oleh Kongres bipartisan, ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden, dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung.
Menurut regulasi tersebut, perusahaan yang melanggar aturan dapat dikenakan denda hingga $850 miliar. Undang-undang itu juga memungkinkan pemerintah AS untuk menegakkan hukum hingga lima tahun setelah pelanggaran terjadi.
“Instruksi eksekutif Trump tidak cukup kuat secara hukum untuk membatalkan aturan yang memiliki dasar hukum kuat ini,” ujar salah seorang pakar hukum yang dikutip The Verge.
TikTok dan Kepemilikan Saham AS
Salah satu strategi yang diusulkan Trump adalah kepemilikan saham AS dalam operasi TikTok. Ia mengklaim bahwa pemerintah AS akan menguasai 50 persen saham TikTok melalui kemitraan dengan perusahaan swasta. Namun, detail rencana ini hingga kini masih belum jelas. Para pengamat juga mempertanyakan legalitas dan kelayakan skema tersebut.
Selain itu, langkah Trump dinilai kontroversial, mengingat UU pelarangan TikTok tetap berlaku, dan perusahaan harus mematuhi aturan dengan menjual kepemilikan kepada pihak AS untuk terus beroperasi di negara tersebut.
Kontroversi Penghapusan TikTok di Toko Aplikasi
Hingga saat ini, TikTok masih belum tersedia di App Store dan Google Play di Amerika Serikat. Larangan distribusi ini menjadi bagian dari UU yang berlaku, yang bertujuan mencegah aplikasi tersebut digunakan di AS tanpa adanya pembatasan kepemilikan.
Sebelumnya, larangan ini memicu reaksi dari pengguna di seluruh dunia, mengingat TikTok adalah salah satu aplikasi paling populer dengan basis pengguna aktif yang besar di AS. Selain itu, para pendukung TikTok mengkhawatirkan dampaknya terhadap ekonomi kreatif, di mana banyak kreator konten yang menggantungkan pendapatan pada platform tersebut.
Kekuatan Eksekutif Trump Diuji
Langkah Trump untuk menunda larangan TikTok bisa menjadi ujian bagi kekuatan otoritas eksekutifnya. Meskipun masa penundaan memberikan celah bagi ByteDance untuk tetap beroperasi sementara, aturan larangan yang ada tetap berlaku dalam jangka panjang, kecuali Trump mampu menggagas solusi permanen melalui dialog dengan Kongres dan otoritas hukum lainnya.
Langkah ini juga dinilai sebagai upaya Trump untuk menjaga hubungan strategis dengan pihak perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Google, sambil menghindari keretakan lebih jauh dalam ekosistem digital di AS.
Respons Publik dan Prediksi Selanjutnya
Instruksi Trump menuai beragam tanggapan dari masyarakat AS. Banyak pengguna TikTok menyambut baik keputusan tersebut, terutama kreator konten yang khawatir kehilangan basis audiens mereka. Namun, para pengamat menilai bahwa langkah ini hanya bersifat sementara, kecuali ada solusi struktural seperti kepemilikan saham lokal atau negosiasi ulang aturan UU.
“Ini adalah langkah taktis yang memberikan ruang negosiasi, tetapi belum menyentuh inti masalah keamanan nasional yang menjadi perhatian pemerintah,” ujar seorang analis politik.
Dalam waktu 75 hari ke depan, ByteDance diharapkan merespons kebijakan ini dengan lebih proaktif, baik melalui restrukturisasi saham atau langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan pemerintah AS. Di sisi lain, Trump dan timnya akan menghadapi tekanan untuk mencari jalan tengah yang tidak hanya melindungi keamanan nasional, tetapi juga mendukung ekosistem teknologi dan kreativitas di Amerika Serikat.
