Berita  

Kemkomdigi Siap Evaluasi Kinerja Pejabat, Terbuka pada Kritik Masyarakat

Kemkomdigi Siap Evaluasi Kinerja Pejabat, Terbuka pada Kritik Masyarakat
Menkomdigi Meutya Hafid

Restartid.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui evaluasi kinerja pejabatnya secara berkala. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa kritik dan saran dari masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam membangun pemerintahan yang baik.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM), Fifi Aleyda Yahya, dalam pernyataannya di Jakarta.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas perhatian dan masukan yang diberikan. Ini menunjukkan kepedulian besar terhadap upaya Kemkomdigi dalam menjalankan transformasi digital di Indonesia,” ujar Fifi.

Evaluasi Berkelanjutan dan Pakta Integritas

Untuk memastikan kualitas kinerja, setiap pejabat yang dilantik di lingkungan Kemkomdigi telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan Menkomdigi dan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Evaluasi terhadap kinerja para pejabat dilakukan secara berkala dan langsung dipimpin oleh Menkomdigi. Ini adalah bagian dari upaya memastikan seluruh pejabat bekerja sesuai dengan nilai integritas dan profesionalisme,” jelas Fifi.

Langkah ini merupakan upaya Kemkomdigi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan, sejalan dengan arahan Presiden untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Peran Kemkomdigi dalam Transformasi Digital

Sebagai motor utama transformasi digital di Indonesia, perhatian publik terhadap Kemkomdigi dinilai semakin besar. Fifi menyebutkan bahwa keterbukaan terhadap kritik dan saran menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan agenda digital nasional.

“Kami menyadari bahwa era digital membawa tantangan kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai hasil optimal. Kritik masyarakat adalah bentuk pengawasan yang positif dan kami sangat mengapresiasinya,” katanya.

Mendengar Aspirasi Publik untuk Masa Depan Digital

Selain evaluasi kinerja internal, Kemkomdigi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan untuk berbagai program yang dijalankan. Menurut Fifi, pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat akan mendorong tercapainya transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Masukan masyarakat adalah bekal berharga untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi program digital di seluruh sektor. Kami berharap terus mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat dalam perjalanan ini,” tutupnya.

Dengan berbagai langkah ini, Kemkomdigi berharap dapat menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerintahan yang bersih sekaligus memajukan transformasi digital di Indonesia, sehingga memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.