Berita  

Penguatan Komunikasi di Daerah 3T: BAKTI Komdigi Gandeng Ujung Kulon Optimalkan BTS

Penguatan Komunikasi di Daerah 3T: BAKTI Komdigi Gandeng Ujung Kulon Optimalkan BTS

Restartid.com – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan komunikasi di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Dalam langkah strategis terbaru, BAKTI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), guna memanfaatkan dan mengembangkan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Ujung Kulon, Pandeglang, Banten.

Kerja sama ini tidak hanya memperkuat layanan komunikasi di daerah terpencil tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat sekitar. Plt. Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Komdigi, Sudarmanto, mengungkapkan bahwa inisiatif ini menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di kawasan konservasi.

“Kami berkomitmen memastikan setiap daerah, termasuk kawasan konservasi seperti Ujung Kulon, dapat menikmati akses telekomunikasi yang layak. Dengan BTS yang akan dibangun, pelestarian lingkungan dapat dilakukan lebih efektif, didukung teknologi yang memadai,” jelas Sudarmanto.

Dampak Positif untuk Konservasi dan Masyarakat

Kolaborasi strategis ini juga mendapat apresiasi dari Ahmad Munawir, Direktur Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi KLHK. Ia menekankan pentingnya teknologi dalam mempermudah pengawasan kawasan konservasi.
“Teknologi komunikasi dari BAKTI menjadi solusi konkret untuk meningkatkan pengelolaan konservasi. Dengan infrastruktur ini, tim lapangan dapat memberikan laporan real-time dan memperkuat koordinasi lintas pihak,” ungkap Munawir.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Ardi Andono, menambahkan bahwa BTS akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung operasional konservasi, khususnya pelestarian badak Jawa sebagai satwa langka.
“Konektivitas yang baik memudahkan pemantauan langsung terhadap kondisi satwa dan lingkungan. Kami juga berharap infrastruktur ini meningkatkan hubungan dengan masyarakat lokal untuk mendukung program konservasi bersama,” katanya.

Lebih lanjut, Ardi menyebutkan pentingnya digitalisasi di Taman Nasional Ujung Kulon melalui aplikasi bernama Bintang Kulon. Aplikasi ini memungkinkan pengunjung untuk memesan tiket masuk, tiket kapal, serta akomodasi di kawasan taman nasional secara daring.
“Melalui aplikasi ini, kami ingin mempermudah akses wisatawan sekaligus mendukung promosi kawasan konservasi secara digital,” tambah Ardi.

Dukungan Luas untuk Kawasan Konservasi

Penandatanganan PKS dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian dari langkah besar BAKTI dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hingga kini, BAKTI telah menjalin kerja sama serupa dengan beberapa balai konservasi lain, seperti:

  • Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat
  • BKSDA Nusa Tenggara Timur
  • Taman Nasional Kepulauan Togean
  • Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dan Papua Barat
  • Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih

Sudarmanto optimistis bahwa kolaborasi ini akan membawa manfaat nyata, baik bagi pelestarian lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat.
“Kami percaya penguatan infrastruktur telekomunikasi di kawasan konservasi seperti Ujung Kulon akan memberikan kontribusi besar bagi pengawasan dan pelestarian alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tutup Sudarmanto.

Langkah Maju dalam Mendukung Keberlanjutan

Dengan kerja sama ini, BAKTI Komdigi sekali lagi membuktikan dedikasinya terhadap pembangunan inklusif. Kolaborasi lintas sektor, seperti dengan KLHK dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, menjadi contoh nyata bahwa teknologi dapat menjadi alat penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Diharapkan, inisiatif serupa dapat diterapkan di kawasan-kawasan lain yang membutuhkan dukungan infrastruktur, sehingga tujuan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia dapat terwujud.